Pegawai Pusat Teknologi Lingkungan TPSA-BPPT Dilantik Menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

 

Pada 21 Desember 2016, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto, melantik pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) masa kerja 2016-2019. Analis Kebijakan Madya Pusat Teknologi Lingkungan TPSA-BPPT, Aflakhur Ridlo, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal asosiasi tersebut bersamaan dengan Riyadi Santoso, Analis Kebijakan Madya di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Ketua Umum. Pada momen yang digagas LAN melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan bekerja sama dengan Knowledge Sector initiative dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dengan menyelengarakan talkshow bertajuk "Peran Perempuan dalam kebijakan Publik di Indonesia". Ketua panitia Talkshow, Aflakhur Ridlo berujar “ini merupakan kegiatan perdana Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dengan menggandeng mitra strategis salah satu simpul birokrasi Indonesia yaitu LAN dan Lembaga profesional dari Australia Knowledge Sector Initiatives, KSI.”

 

Dari kanan ke kiri: Aflakhur Ridlo, PhD (Sekjen AAKI/PTL-TPSA-BPPT), Donna Agnesia (presenter TV, moderator), Nicole Nixon (DFAT Australia), Dr. Adi Suryanto (Kepala LAN), Dr. Muhammad Taufiq (Deputi Kebijakan LAN), Dr. Sri Budi Eko Wardani (Puskapol UI), Sri Hadiati Wara Kustriani, SH., MBA (Sestama LAN), Prof Dewi Fortuna Anwar (Deputi SetWapres Bidang Kebijakan Pemerintahan), dan Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm. (Ka Pusaka LAN).

Dalam talkshow yang dimoderatori oleh Donna Agnesia tersebut menyatakan bahwa isu gender tidak hanya dilihat dari sisi kelas menengah saja, seperti yang dijelaskan oleh Dewi Fortuna Anwar selaku Deputi Sekertaris Wakil Presiden RI "Kita jangan terjebak dengan isu gender yang ada dikalangan menengah saja, coba lihat berapa banyak TKW yang bekerja di luar negeri lalu mengirim uang kepada keluarganya eh uangnya dihabiskan bahkan suaminya kawin lagi" harus melihat dengan perspektif yang lebih luas. Sedangkan Sri Budi Eko Wardani Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang membandingkan perempuan di jajaran birokrasi antara Indonesia dan luar negeri (Norwegia, Amerika Serikat, Australia) bahwasanya perempuan di Birokrasi cenderung sulit maju lagi ke level lebih tinggi salah satunya dikarenakan peran ganda, turut hadir narasumber lainnya adalah Sri Hadiati Wara Kustriani (Sekertaris Utama LAN) yang mengupas peran perempuan dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam konperensi pers, diuraikan tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik termasuk dalam cakupan kerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, LAN, Erna Irawati "Jabatan fungsional Analis Kebijakan di setiap Kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Secara prinsip jabatan ini memberikan kesempatan yang sama kepada profesional perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang kebijakan publik" dimana Indonesia membutuhkan 6000 Analis kebiijakan yang saat ini sudah ada baru 70 orang. Sejatinya, AAKI telah dibentuk pada 9 September 2016. Pembentukan AAKI dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Erna Irawati mengatakan, pembentukan AAKI juga dimaksudkan untuk menciptakan standar kompetensi bagi analis kebijakan mendapatkan sertifikasi. "Sehingga (analis kebijakan) tidak hanya PNS. AAKI bersama LAN akan membuat kompetensi tertentu. Mungkin, 1-2 tahun ke depan sudah ada sertifikasi analis kebijakan," ujarnya. Menurut Erna, analis kebijakan harus memiliki kompetensi untuk membuat kebijakan publik yang mudah, jelas, dan tepat. "Mudah dipahami dalam waktu yang tidak lama, akurat dan tepat, serta rasional. Apa yang dia rekomendasikan sebagai kebijakan publik tersebut harus memiliki nilai positif yang lebih tinggi daripada nilai negatifnya," tuturnya.

Selain itu, Erna berujar, analis kebijakan juga harus memiliki kompetensi politis. Hal itu dibutuhkan agar mereka mampu menjual rekomendasi yang telah mereka susun kepada para pengambil keputusan. "Analis kan hanya memproduksi analisis kebijakan, bukan mengambil keputusan. Bagaimana menjual dan meyakinkan idenya ini ke pengambil keputusan." Sekretaris Jenderal AAKI Aflakhur Ridlo berujar, analis kebijakan dituntut untuk bekerja berdasarkan ilmu pengetahuannya, bukan kepentingan pribadi. Karena itu, analis kebijakan juga memiliki kode etik. "Jangan sampai berkembang sebagai analis kebijakan pesanan politisi. Kita awasi anggota kita agar selalu profesional," katanya. Target utama ke depan, menurut Aflakhur, AAKI akan memperluas keanggotaannya karena saat ini baru berisi analis-analis kebijakan yang berada di kementerian dan lembaga.

Selain itu, AAKI juga akan menggelar sosialisasi kepada para pengambil kebijakan. "Lalu ke masyarakat untuk mengetahui kebijakan apa saja yang mereka butuhkan," tuturnya.
 

---AR--